Surat Edaran Pelaksanaan PPKM Level 2 Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya (3-9 Agustus 2021)

Calon Media Online HUMAS.ID – Berikut ini adalah Surat Edaran Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 untuk Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

BUPATI TASIKMALAYA

Singaparna, 3 Agustus 2021

Kepada :
Yth.
1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Camat;
3. Para Kepala Desa;
4. Masyarakat.

SURAT EDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN PENGETATAN AKTIVITAS
PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR PARIWISATA

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Memperhatikan:

1. Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;

2. Hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 3 Agustus 2021;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.431-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.155-BPBD/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease 2019 dengan Pengetatan Aktivitas pada Sektor Pendidikan dan Sektor Pariwisata;

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua) dengan Pengetatan Aktivitas pada Sektor Pendidikan dan Sektor Pariwisata sebagai upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKM tetap diberlakukan berbasis mikro di masing-masing wilayah pada tingkat Kecamatan, tingkat Desa dan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah PPKM berbasis mikro sebagai berikut:

a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (hari) terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;

3) kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;

4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun demikian hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;

5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

6) membatasi keluar-masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan

7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

3. Mengoptimalkan fungsi dan peran Posko Tingkat Desa dalam pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa, serta mendorong optimalisasi peran RT Siaga.

4. Posko Tingkat Desa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

5. PPKM level 2 (dua) dengan Pengetatan Aktivitas pada Sektor Pendidikan dan Sektor Pariwisata serta edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat, misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang dengan memperhatikan:

1) jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah);

2) saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik;

3) masker perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.

e. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;

3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

4) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

f. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;

g. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik.

Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan, dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;

h. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

i. mendorong optimalisasi penguatan 3T (testing, tracing, treatment); dan

j. mendorong upaya peningkatan percepatan vaksin untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

6. Dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas selama PPKM level 2 (dua) dengan pengetatan aktivitas pada sektor pendidikan dan sektor pariwisata, setiap orang, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memperhatikan hal-hal berikut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online;

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial:

1) keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan), beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta perhotelan non penanganan karantina, beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;

3) industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan;

4) pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

d. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal meliputi:

1) kesehatan, keamanan dan ketertiban, beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

2) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), serta utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

e. supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);

f. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;

g. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai pukul 18.00 waktu setempat;

h. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00;

i. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit; dan

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan diijinkan menerima makan ditempat (dine-in) dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

j. kegiatan pada pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 20.00;

k. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

1. tempat peribadatan dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

n. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

p. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 (lima puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat; dan

q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

7. Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan mengenai PPKM level 2 (dua) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Setiap orang, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

b. ndang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah kit Menular; dan

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

9. Para Camat dan Para Kepala Desa mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

10. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

BUPATI TASIKMALAYA
ADE SUGIANTO

Tags: #Covid-19 #Kabupaten #Level 2 #Pelaksanaan #PPKM #PPKM Level 2 #Surat Edaran #Tasikmalaya